Masih Banyak Pembenahan DPRD Tulungagung Sampaikan 5 Rekomendasi LKPJ Bupati 2019
Foto DPRD Mengelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaaran 2019, Rabu (13/5/2020)
By: gunawan
14 Mei 2020 23:49
 
 

TULUNGAGUNG (BM) - Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019, selesai dikoreksi pansus LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung.

Dalam rapat paripurna yang bertempat di Ruang Graha Wijaksana DPRD Tulungagung pada hari Rabu (13/5/2020). Pansus serahkan lima (5) rekomendasi pada Bupati Tulungagung.

Rekomendasi DPRD ini merupakan hasil kerja DPRD yang dibantu oleh Komisi yang merangkum berbagai masukan, saran, catatan, strategis, dan evaluasi akhir.

Heru Santoso dari Fraksi PDI Perjuangan, membacakan beberapa rekomendasi dari DPRD Tulungagung diantaranya mengatakan, DPRD merekomendasikan pemerintah daerah lebih meningkatkan potensi ruang lahan sebagai kawasan objek wisata serta potensi produk unggulan dan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan industri pengolahan sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, untuk urusan wajib di bidang pendidikan, DPRD merekomendasikan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan melaksanakan pemerataan dalam penempatan Guru PNS di sekolah-sekolah, karena kondisi sekarang masih adanya kesenjangan antara sekolah satu dengan lainnya.

Sambung Heru, pelaksanaan pendidikan murah berkualitas yang selama ini masih belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita dan belum bisa dirasakan manfaatanya, disarankan kedepan dilaksanakan dengan system transfer bantuan langsung tunai kepada peserta didik baru kelas 1 SD dan kelas VII SMP sesuai besaran yang diamanahkan dalam Perda.

” Alurnya pemerintah untuk melakukan Pendidikan murah dan berkualitas belum bisa dirasakan manfaatnya. Kita harapkan kedepanya bisa ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara, untuk urusan kesehatan Heru menyarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana bagi RSUD Dr Iskak yang perlu alat medis untuk penyakit ginjal, maupun memikirkan tunjangan bagi Tenaga Medis non PNS medis utamanya Tenaga Medis yang langsung menangani penderita Covid-19 kedepan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tulungagung termasuk daerah klasifikasi tinggi dampak Covid-19, maka kewajiban kita semua untuk memikirkan jalan keluar dan penangannya, dengan pengadaan tempat penampungan baik medis dan paramedis yang menangani perawatan penderita Covid-19 ini.”

“Capaian pendapatan RSUD Dr Iskak yang melebihi target di tahun 2019 yakni sebesar lebih dari Rp. 288 Milyar, diharapkan dibarengi dengan peningkatan pelayanannya,“ kata heru di hadapan peserta Rapat Paripurna.

Heru melanjutkan terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ada beberapa catatan strategis, yakni Alokasi anggaran di Dinas PUPR sangat besar sekitar 163.8 M namun hanya terserap sekitar 59.4%, ini menunjukkan kinerja yang sangat buruk dan tidak profesional.

Kemudian banyaknya jalan dan infrastruktur yang rusak yang harus diperbaiki, hal ini berakibat pada borosnya anggaran perawatan. Untuk itu, dimohon kepada Bupati untuk memberikan pembinaan kepada Dinas PUPR supaya bekerja lebih baik dan profesional.

Sementara itu Bupati Tulungagung Mariyoto Bhirowo seusai rapat, mengatakan berbagai tangapan dan rekomendasi dari DPRD tentunya akan menjadi pertimbangan kedepan, sebab itu berdasarkan evaluasi dan kajian dari beberapa kekurangan terutama terhadap pelaksanaan proyek pembangunan fisik.

” Rekomendasi semua ini nanti akan kita tindak lanjuti, selanjutnya untuk infrastruktur jalan nanti juga akan kita fokuskan,” pungkasnya.

Dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung tersebut, di pimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos dan didampingi 4 Wakil Ketua DPRD Tulungagung serta 7 Ketua Fraksi serta Sekretaris DPRD Tulungagung.

Hadir pula di rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Sukaji, para Asisten Sekda dan 4 OPD Lingkup Pemkab Tulungagung.(gun)


Create Account



Log In Your Account