Komisi A DPRD Tulungagung Konsultasi Dana Desa Ke Kemdes RI
Foto Pimpinan Dan Anggota Komisi A DPR Kabupaten Tulungagung Sedang Berkordinasi Di Kemendes RI
By: gunawan
1 Des 2019 18:42
 
 

Tulungagung (BM) Rombongan komisi A DPRD Tulungagung di pimpin oleh Ketua Komisi A Tulungagung Gunawan, melakukan kordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jendral (Dirjen) Pembangunan Masyarakat dan Desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Acara tersebut untuk mengonsultasikan pembahasan anggaran dana desa yang rencananya akan ada perubahan peraturan menteri desa (Peremedes) tentang penggunaan arah dana desa. Jika selama ini dana tersebut digunakan untuk pemenuhan pembangunan proyek infrastruktur, tahun depan alokasi akan banyak digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kedatangan rombongan komisi A diterima oleh konsultan utama P3MD Kemendes PDTT RI, Sukojo di Ruang Rapat Gedung B lantai 2 kantor Mendes PDTT RI, selasa (26/11).

Wakil Ketua Komisi A DPR Tulungagung, Politis PKS, Renno Mardi Putro Spd, mengungkapkan dalam pertemuanya, bahwa Tulungagung mendapatkan apresiasi dari Kemendes PDTT RI atas tuntasnya pencairan dana desa hingga tahap tiga (3). Apresiasi itu diberikan karena melihat kabupaten lainnya masih ada yang belum selasai, bahkan ada kabupaten lainnya yang statusnya nol persen dipencairan tahap tiga.

"Tulungagung mendapatkan apresiasi dari kemdes PDTT serta menjadi contoh untuk kabupaten lainnya" katanya, Jum,at (29/11) di kantor DPRD Tulungagung.

Selanjutnya Renno menjelaskan, kedatangannya ke kemdes PDTT untuk berkonsultasi tentang rencana perubahan peraturan menteri desa tentang penggunaan dana desa. Menurutnya persentase terbesar dana desa nanti tidak lagi untuk infrastuktur, melainkan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi.

Pihaknya juga menjelaskan, alokasi dana desa nanti bisa dipergunakan untuk subsidi warga miskin dan bisa untuk pengembangan desa wisata masing-masing desa. Ia menjelaskan perubahan penggunaan dana desa tersebut dilakukan untuk melanjutkan pembangunan agar lebih berdampak ke masyarakat. Pemerintah mengubah arah pengunaan dana desa lantaran pembangunan infrastruktur disejumlah desa sudah cukup memadai.

"Infrastuktur tetap kita prioritaskan, namun pemberdayaan masyarakat harus kita perhatikan" papar politis kawakan ini.

Dari pengembangan infrastruktur dasar dan lokasi wisata desa, pihaknya berharap upaya tersebut bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat dengan upaya itu, kedepan tingkat pendapatan dan sumbangan konsumsi masyarakat desa ke pertumbuhan ekonomi semakin lebih terasa.

Menurut Renno, Kabupaten Tulungagung tahun 2020 untuk alokasi dana desa rencananya naik Rp 4 milliar, yang sebelumnya untuk tahun 2019 yakni Rp 233 milliar menjadi Rp 237 milliar. Ia mengatakan jika sebelumnya serapan DD untuk infrastuktur desa mencapai 70 persen, untuk tahun depan berharap persentase di kurangi untuk pemberdayaan masyarakat.

Dikatakan Renno, selain ada kenaikan alokasi dana desa, pemerintah juga akan menaikan gaji perangkat desa (Siltap) di masing-masing perangkat desa. Dirinya berharap kepada kepala desa masing-masing, untuk bisa memfaatkan dana desa yang di terimanya dengan semaksimal mungkin" pungkasnya. (gun)


Create Account



Log In Your Account