Kawasan Kumuh Masih Relatif Luas
By: redaktur
20 Ags 2017 21:34
 
 
SURABAYA (BM) -  Kawasan Kumuh di Kota Surabaya ternyata masih relatif luas. Luas kawasan yang tergolong kumuh sekitar 150 hektare dari 350,54 km² luas Kota Surabaya. Luasan itu berada di tempat yang status tanahnya legal dan illegal.

Ketua Pansus Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono mengatakan, angka itu diperoleh dari dari data Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya “Kalau ilegal biasanya di bantaran rel, kemudian bantaran sungai,” tuturnya, Jumat (18/8). 

Budi mengungkapkan, beberapa kawasan yang masuk dalam kawasan kumuh di tanah ilegal, di antaranya di Jepara dan Dupak. Di Jepara, banyak hunian yang berdiri di sekitar bantaran rel. Sedangkan di Dupak, sejumlah bangunan berdiri di atas sekitar bantaran sungai. “Di atas sungai itu juga ada bangunan, MCK dan sebagainya,” paparnya

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, tinggal di kawasan kumuh penuh dengan resiko, di antaranya kesulitan untuk mendapatkan air bersih, penerangan, bahkan rentan terjadi kebakaran. Bahkan, target operandi penggusuran oleh kebijakan pemerintah risikonya juga besar.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, untuk mengatasi warga di kawasan kumuh illegal, penghuninya disediakan rumah susun (rusun) sebagai hunian yang baru, atau pemerintah kota membuat pemukiman baru yang harganya terjangkau masyarakat, sehingga warga yang tergusur bisa mendapatkan tempat untuk berpijak. “Agar tertata, karena mereka sebagian besar juga ber KTP Surabaya,” ungkapnya. 

Sementara, kawasan kumuh yang terletak di atas tanah yang legal, seperti perkampungan yang berdiri di sekitar pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza, di Jalan Embong Malang. Ada kesenjangan antara gedung-gedung mewah dengan rumah warga yang kesulitan untuk membangun. “Untuk daerah kumuh yang ada di tanah legal perlu penataan,” katanya. 

Budi mengatakan, untuk menata kawasan kumuh masih membutuhkan kategori yang jelas, kawasan disebut kumuh. Diperlukan standarisasi dan kajian yang masuk akal, agar kota Surabaya steril dari kawasan kumuh, pemerintah kota harus menargetkan kapan hal itu bisa terealisasi. “Jadi pemkot harus berani mendeklarasikan kapan bebas kawasan kumuh,” harapnya. 

Budi leksono mengungkapkan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mengapresiasi upaya pemerintah kota membentuk Pansus Penataan Perumahan dan Pemukiman Kumuh.Karena Kota Surabaya adalah satu-satunya daerah percontohan dalam menuntaskan masalah kawasan kumuh. (dji/udi)
 
 

Create Account



Log In Your Account