Hanya 132 PKBM Terakreditasi di Jatim
Akreditasi lembaga menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaran UN baik untuk lembaga pendidikan formal maupun non formal.
By: Wahyu
3 Mar 2017 07:38
 
 
SURABAYA (BM) - Akreditasi lembaga menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaran Ujian Nasional (UN) baik untuk lembaga pendidikan formal maupun non formal. Sayang, bagi penyelenggara pendidikan non formal aturan baru ini tampaknya membuat mereka gagap lantaran tak disiapkan sejak jauh-jauh hari.
 
Anggota Badan Akreditas Provinsi (BAP) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Jatim Abdun Nasor menuturkan, minimnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki akreditasi lantaran minat dari penyelenggara yang rendah. Dari total 1.442 PKBM di Jatim, baru 132 di antaranya yang memiliki akreditasi. Dengan kata lain, masih 91 persen lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan belum mendapat akreditasi. 
 
“Setiap tahun kita membuka peluang bagi PKBM yang ingin melakukan akreditasi. Biaya pun telah dianggarkan dari pusat,” kata Nasor, Kamis (2/3). 
 
Tahun lalu, lanjut Nasor, kuota akreditasi yang diberikan pusat ke Jatim mencapai 900 lembaga. Namun, dari jumlah tersebut hanya 84 PKBM yang mengusulkan akreditasi. Sisa dari kuota tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 
“Kami memang berharap PKBM lebih antusias untuk mengurus akreditasi lembaganya. Karena seperti saat ini ketika sudah menjadi syarat penyelenggaraan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) baru kebingungan,” kata dia.
 
Tahun ini, Nasor mengaku telah mengusulkan 1.500 lembaga ke pusat untuk mendapat akreditasi. Namun, kuota yang disepakati baru sekitar 900 lembaga. “Ini ada kesempatan lagi. Jadi silakan mengusulkan dan akan kami seleksi,” kata dia.
 
Menurut data sistem informasi BAP PAUD-PNF Jatim, sejumlah daerah yang terlihat cukup antusias mengurus akreditasi hanya terpusat di beberapa daerah. Seperti Surabaya dengan 40 PKBM terakreditasi, Jombang 14 PKBM terakreditasi, Kabupaten Malang 16 PKBM terakreditasi. Namun, ada pula daerah yang PKBM-nya tidak terakreditasi sama sekali seperti Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jember serta Kota Madiun.
 
Dikonfirmasi terpisah, Ketua PKBM interaktif Surabaya, Tutik Hidajati mengatakan, lembaganya telah terakreditasi. Namun, belum siap menyelenggarakan UNBK secara mandiri. Penyebabnya, sarana dan prasaran belum ada. "Peralatan komputer belum punya sama sekali," kata dia.
 
Dengan begitu, lembaganya akan mengikuti UNBK di SMPN 26 Surabaya. Total terdapat 147 warga belajar kejar Paket C di PKBM Interaktif yang mengikuti UN tahun ini. "Kalau kita UN pakai kertas bisa menyelenggarakan sendiri karena sudah terakreditasi. Ini pakai UNBK, jadi ikut SMPN 26," pungkasnya. (sdp/nii)

Create Account



Log In Your Account