Dispendukcapil Sidoarjo Salahkan Pemohon E-KTP
Siti Amanawati
By: Wahyu
26 Ags 2016 01:07
 
 
SIDOARJO (BM) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo terkesan malah menyalahkan masyarakat terkait keterlambatan proses cetak kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akibat menipisnya blanko.
 
Kepala Seksi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, Rudi Setiawan mengatakan, menipisnya blanko itu sebenarnya lebih disebabkan masyarakat banyak yang berubah-ubah biodatanya. Banyak data yang salah sesudah dicetak, kemudian minta dilakukan pencetakan ulang.
 
“Seharusnya setelah dicetak itu data pribadinya sudah benar, kecuali kalau memang pindah tempat tinggal. Faktanya, banyak masyarakat yang mencetak ulang KTP lantaran namanya tidak sama dengan surat nikah atau surat lainnya,” katanya.
 
Pantauan di lapangan, banyak warga yang belum bisa mengambil e-KTP miliknya meski sudah berbulan-bulan melakukan proses perekaman. “Saya sudah berulang kali menyakan. Jawabnya selalu sama, katanya masih belum,” ujar seorang pemohon e-KTP yang mengaku sudah lima bulan lebih menunggu selesainya pembuatan e-KTP miliknya, Kamis (25/8).
 
Rudi Setiawan mengakui, memang sedikit ada keterlabatan untuk proses cetak e-KTP yang disebabkan menipisnya persediaan blanko e-KTP. “Sebagai salah satu solusinya, kami memberikan surat keterangan telah melakukan rekam e-KTP kepada pemohon yang sudah melakukan proses perekaman,” katanya.
 
Dijelaskan, saat ini persediaan blanko e-KTP yang dimilikinya memang sudah menipis. “Biasanya, kita baru minta kalau sudah benar-benar habis. Untuk saat ini, persediaan masih ada tapi sudah menipis,” katanya.
 
Menurut Rudi, keterlambatan pemenuhan blanko e-KTP yang diajukan dikarenakan saat ini masih dalam proses lelang. “Karena menipisnya persediaan itu, menjadikan tidak semua pemohon bisa langsung dicetakkan,” katanya.
 
Secara terpisah, Kepala Bidang Penyelenggaraan Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, Siti Amanawati mengatakan, sebanyak 50 persen atau sekitar separo dari pemohon e-KTP minta dilakukan proses cetak ulang akibat kesalahan penulisan pada bio data. Ironisnya lagi, ada sebagian pemohon yang juga beberapa kali perubahan pada bio datanya.
 
“Ke depan, mungkin kami akan memberlakukan kebijakan yang mengharuskan pemohon untuk melampirkan akta, ijazah, surat nikah untuk mencocokkan biodatanya terlebih dulu sebelum di-entry dan dilakukan proses cetak untuk e-KTP-nya,” ujar Siti.
 
Diakuinya, caranya itu sempat mendapat banyak penolakan dari pemohon karena dianggap mempersulit. Banyak di antara pemohon yang mengeluh dengan kebijakan itu. Padahal, semua itu dilakukan juga demi kebaikan mereka sendiri,” katanya.
 
Soal banyaknya kesalahan penulisan pada biodata e-KTP, sempat pula disoroti sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih, ketika Dispendukcapil justru membebankan kesalahan itu kepada pemohon yang dianggap kurang teliti saat mengisi bio data ketika mengajukan permohonan pembuatan e-KTP.
 
“Tidak bisa sepenuhnya kesalahan dibebankan kepada pemohon. Kalau cuma beberapa orang, mungkin tidak terlalu menjadi persoalan. Ini katanya, kesalahan itu sampai 50 persen dari seluruh jumlah pemilih. Malahan ada sebagian pemohon yang sampai beberapa kali melakukan perubahan. Sangat tidak masuk akal,” ujar seorang aktivis LSM.
 
Aktivis LSM lainnya justru menyalahkan petugas Dispendukcapil atau kecamatan sendiri yang ceroboh sehingga sampai terjadi salah penulisan sebanyak itu. Menurut dia, soal keakurasian penulisan pada biodata sebenarnya bisa diantisipasi saat memeriksa berkas pemohon. (cls/udi)

Create Account



Log In Your Account