Perempuan Dan Disabilitas Mendapat Ruang Menjadi Anggota Badan Ad Hoc KPU Kota Surabaya
Divisi SDM Dan Litbang KPU Jatim, Rochani, SPi, MP, Di Kantor KPU Kota Surabaya, Senin (30/12/2019) Siang. (BM/HARUN)
By: harun
30 Des 2019 19:20
 
 

SURABAYA (BM) - Dalam menjaring calon anggota badan ad hoc, KPU Kota Surabaya diminta untuk memperhatikan kuota 30 persen perempuan. Hal ini terungkap pada “Media Gathering Tahapan Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020” di Aula Lantai 3 Kantor KPU Kota Surabaya, Jl Adityawarman, Senin (30/12/2019) sore.

Sebagaimana pemaparan salah seorang narasumber dari Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani, Spi, MP, menjelaskan isi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan bahwa dalam membentuk badan penyelenggara mengakomodari kuota perempuan dan disabilitas.

“Dalam UU menyebutkan agar memperhatikan kuota 30 % perempuan, artinya memberi ruang secara terbuka kepada para perempuan untuk berkompetisi secara sehat,” ujar Rochani usai acara.

Tetapi, masih Rochani, kalau misalnya perempuan itu tidak memenuhi kualifikasi, tidak memenuhi kompetensi, maka tidak perlu dipaksakan. 

Menyinggung soal disabilitas, ia menjelaskan kalau bisa menjadi penyelenggara pemilu. “Asal dia memenuhi persyaratan dan mampu menjalankan tugas pokok sebagai penyelenggara,” terangnya.

Lebih lanjut, mantan komisioner KPU Kota Batu ini menambahkan, untuk disabilitas tidak ada kuota khusus. “Tetapi diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut berkompetisi menjadi penyelenggara,” timpalnya.

Mempunyai pengalaman yang cukup, Rochani berpesan kepada awak media, kalau masing-masing kabupaten/kota selalu memiliki keunikan masalah lokalistik, sehingga berharap peran media dapat menciptakan keseimbangan, agar saat Pilwali suasana tetap kondusif tanpa mengurangi fungsi kritik dan saran dari media.

“Kota Batu yang terdiri tiga kecamatan saja, mempunyai masalah saat Pilwali, apalagi Kota Surabaya dengan 31 kecamatan,” ucapnya sembari menceritakan pengalaman di Kota Batu.

Sementara itu, menurut Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Subairi, SPd KPU Kota Surabaya mengatakan, untuk memaksimalkan kuota 30 % perempuan, pihaknya terus bersosialisasi ke titik-titik kumpul perempuan, seperti di PKK, jama’ah ibu-ibu, hingga ke kampus-kampus. “Saya mengundang seluruh masyarakat untuk mendaftar PPK pada 15 Januari 2020, dan PPS di Februari 2020,” cetusnya. (han)


Create Account



Log In Your Account