Sinyal Istana, AHY-Edhy Prabowo Bakal Jadi Menteri
ALi Mochtar Ngabalin
By: admin
15 Okt 2019 21:48
 
 

JAKARTA (BM) – Pihak Istana kepresidenan memberikan sinyal, Partai Gerindra dan Demokrat bakala mendapat jatah menteri. Sinyal itu diungkapkan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.

Ngabalin memastikan Gerindra dan Demokrat masuk ke Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saat disinggung peluang Waketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Waketum Gerindra Edhy Prabowo menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II, Ngabalin tak membantah.

"Ya, mudah-mudahan, dengan izin Allah SWT mereka (AHY dan Edhy Prabowo) bisa diterima oleh bapak presiden untuk memperkuat jajaran kementerian mendatang," kata Ngabalin, Selasa (15/10).

Ngabalin mendoakan keberadaan keduanya di lingkaran pemerintah nantinya membawa Indonesia ke arah lebih baik.

Sebelumnya, Ngabalin memastikan Gerindra dan Demokrat mendapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi.

"Insyaallah ada. Belum tahu berapa," kata Ngabalin.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. SBY bertemu Jokowi pada Kamis (10/10). Sementara Prabowo bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Jumat (11/10).

Menurut Ngabalin, pertemuan kedua pimpinan parpol oposisi dengan Jokowi menunjukkan akan ada warna baru di Kabinet Kerja Jilid II. Kader dua partai tersebut bakal menjadi pembantu Jokowi lima tahun ke depan.

"Ya mudah-mudahan bisa sama-sama di koalisi pemerintah untuk bisa membantu bapak presiden dalam pemerintahan 5 tahun mendatang," ujarnya.

Untuk diketahui, sepekan terakhir isu bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi-Ma'ruf kian kencang. Terlebih setelah Prabowo bertemu Jokowi pada 11 Oktober lalu di Istana Negara.'

Keduanya mengaku banyak hal dibahas dalam pertemuan tersebut termasuk arah politik ke depan.

"Kami Gerindra mengutamakan kepentingan lebih besar untuk negara. Kita bertarung secara politik, selesai kita harus bersatu. Apabila diperlukan (dalam kabinet) kami siap. Itu sudah disampaikan juga saat pertemuan di MRT. Kalau diperlukan (dalam kabinet) kami tentu siap," kata Prabowo didampingi Jokowi usai pertemuan di Istana Negara, Jumat (11/10).

Namun, kata Prabowo, jika Gerindra tidak masuk kabinet, mereka akan tetap loyal sebagai cek and balance atau penyeimbang. "Karena di Indonesia enggak ada istilah oposisi ya, semua merah putih," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengakui persoalan koalisi sempat mereka singgung. Tapi seperti apa hasil akhirnya belum dapat diputuskan.

"Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita." kata Jokowi.

"Tadi sudah saya sampaikan kan masih belum final. Nanti kalau sudah final baru akan kita sampaikan," tegas Jokowi. 

Terpisah, Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengkritisi merapatnya Gerindra ke pemerintah. Ia mengatakan negara yang menganut sistem demokrasi itu meniscayakan adanya oposisi. Menurutnya, jika tanpa oposisi, proses check and balances tak akan berjalan.

"Dalam konteks demokrasi. Harusnya ada oposisi. Juga bukan sembarangan oposisi. Demokrasi itu harus memiliki oposisi yang kuat dan subtantif. Karena inilah yang nantinya menjadi bagian dari check and balances," kata Usep saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Dia lantas menyoroti beberapa manuver Prabowo dan ketum partai oposisi lainnya yang hendak merapat ke pemerintah. Menurutnya, manuver-manuver tersebut soal hitung-hitungan politik.

"Ya Pak Prabowo dan kawan-kawan itu hitung-hitungan politik aja. Dan ini kan kepintaran partai politik pendukung pemerintah mengkonsolidasikan politik. Politik itu kan di dinamis. Tapi mungkin keputusan terakhir itu setelah kabinet terbentuk. Namun saya menduga, naga-naganya banyak yang masuk koalisi pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut, Usep berpandangan bahwa merapatnya partai-partai oposisi ke pemerintah ini lantaran tawaran politik menarik. Menurutnya, inilah hal yang membedakan kondisi saat ini dengan lima tahun sebelumnya. Dulu, koalisi merah putih jadi kelompok yang kuat.

"Ya saya kira mungkin tawaran politiknya sekarang lebih menarik. Daripada menjadi oposisi. Dia mungkin juga dapat konsesi politik. Saya juga menduga ada rencana-rencana besar yang harus mendapatkan dukungan semua partai. Jadi makanya semua diundang masuk," lanjutnya.

Meskipun begitu, Usep optimis partai oposisi tetap bakal ada. Meskipun bentuknya kecil. "Oposisi itu tetap akan ada. Cuma mungkin akan kecil," imbuhnya.

 

Abaikan Tekanan 

Terkait pembentukan kabinet, Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan, di periode kedua ini Jokowi harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya lantaran sudah tidak mempunyai beban.

"Dalam sisi hak prerogatif sebenarnya dia tidak ada beban karena tahun 2024 gak mungkin nyalon lagi kan?" ucap Ubedillah Badrun, Selasa (15/10).

Namun kenyataannya, kata Ubedillah, Presiden Jokowi memiliki banyak beban. Di antaranya beban dari partai koalisi berkaitan dengan jatah kursi.

"Pertama itu adalah beban dari partai-partai koalisi yang mereka menginginkan jatah kursi yang kedua adalah beban tantangan ekonomi yang berarti ke depan," jelasnya.

Meski begitu, Ubedillah berharap Presiden Jokowi agar berfikir menghadapi masa depan Indonesia menjadi lebih sukses dengan cara mengabaikan tekanan dari pimpinan partai politik koalisinya.

"Ya saya kira kalau Pak Jokowi ingin berfikir menghadapi masa depan dan lebih sukses, sedikit abaikan partai politik mungkin enggak apa-apa, tapi jangan semuanya diabaikan. Lalu berfikir tentang agenda masa depan Indonesia," pungkasnya. 

 

Tanggapan Luhut 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak masalah apabila nantinya Partai Gerindra masuk ke koalisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Luhut menilai itu merupakan hal wajar terjadi.

"Ya bagus-bagus aja, enggak ada masalah kan. Apa aja bisa terjadi," kata Luhut usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Luhut juga tak mempersoalkan jika Jokowi memutuskan untuk menggandeng Gerindra di kabinet jilid II. Menurut dia, demi kepentingan bangsa dan negara apa saja harus dilakukan.

"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar apa saja bisa dilakukan," ucap dia.

Luhut enggan menanggapi saat ditanya soal PAN dan Demokrat yang kemungkinan juga merapat ke koalisi pemerintah. Dia meyakini tetap check and balance maski Gerindra masuk koalisi.

"Ya ada. Pasti tetap ada (check and balances)," tutur Luhut.(rmo/mer/det/tit)


Create Account



Log In Your Account