Prabowo Calon Menteri Perhatanan, Elit Koalisi Sambut DIngin
Prabowo Subianto Dan Edhy Prabowo Usai Memenuhi Undangan Presiden Jokowi
By: admin
21 Okt 2019 19:28
 
 

JAKARTA (BM) – Presiden Jokowi memanggil sejumlah calon menterinya ke Istana, Senin (21/10/2019). Sesuai janjinya, sebelum mengumumkan susunan kabinet,  Jokowi terlebih dulu akan memperkenalkan para calon menterinya. Kabar terbaru, susunan kabinet akan diumumkan Rabu besok.

Di antara sejumlah calon menteri, kiranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi banyak perhatian, maupun sorotan publik.

Prabowo sendiri telah memberi pernyataan, bersedia diminta membantu Presiden Joko Widodo di kabinet 5 tahun mendatang. Dia mengaku diminta Jokowi membantu di bidang pertahanan.

"Saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Prabowo mengaku diberi pengarahan oleh Jokowi terkait tugas-tugas menteri. Dia berjanji akan bekerja sesuai target dan harapan dari Jokowi.

"Tadi beliau pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," terangnya.

Sebelumnya, tiga kursi menteri dikabarkan telah disiapkan oleh Jokowi untuk Gerindra. Sumber merdeka.com dari di Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Namun Gerindra merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres buat Prabowo. Posisi itu disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.

Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan.

Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut. 

 

Dipanggil Dua

Sebelumnya, Prabowo Subianto mendatangi Istana Negara bersama Edhy Prabowo, Senin (21/10) siang. Keduanya mengenakan kemeja warna putih. Prabowo dan Edhy mengaku diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo memastikan Gerindra mendapat jatah menteri dalam kabinet Jokowi periode ke dua. Meski tak disebutkan jumlahnya secara spesifik.

"Yang dipanggil dua, berarti berapa?" ujar Prabowo di Istana Negara.

Prabowo yang memakai kemeja putih lengan panjang tiba pukul 16.12 WIB, Senin (21/10), didampingi Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo. Prabowo terlihat melambaikan tangan sambil melempar senyum ke arah jurnalis.

Ketika dicecar sejumlah pertanyaan Prabowo tidak memberi jawaban. Dia memilih langsung masuk ke dalam.

Sebelumnya, sejak pagi sejumlah tokoh sudah menghadap Jokowi, seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, pengusaha Erick Thohir, bos Gojek Nadiem Makarim, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan mantan Mensesneg Pratikno. 

 

Sikap NasDem 

Partai NasDem memastikan tetap berada di koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meski sebelumnya sempat dingin atas wacana partai oposisi bergabung ke koalisi.

"Tentu tetap di koalisi. Masa meninggalkan apa yang sudah diperjuangkan?" tegas Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

NasDem sempat meminta agar partai-partai eks rival Jokowi-Ma'ruf tetap menjadi oposisi. Namun kini Gerindra dipastikan akan masuk koalisi.

Saat dikonfirmasi apakah siap bekerja sama dengan Gerindra di kabinet, Irma memastikan tak ada masalah. "Kenapa tidak?" ucapnya singkat.

Meski begitu, NasDem tetap menyindir soal oposisi yang masuk koalisi. NasDem pun mengaku siap bila memang partainya yang bertukar peran sebagai 'oposisi'.

"Kalau semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi checks and balances dan penyambung aspirasi rakyat?" sebut Irma.

"Dan kalau itu terjadi, tentu NasDem siap mengorbankan diri untuk berada di sisi rakyat. Siap menjadi penyampai aspirasi rakyat yang pasti," jawab Irma saat dipastikan apakah artinya NasDem siap menjadi oposisi.

Irma menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Jokowi. Hanya, NasDem siap berperan sebagai 'oposisi' di dalam koalisi.

"Komitmen kami mendukung Jokowi tidak akan berubah, menjadi 'mitra kritis', mungkin itu tepatnya," tuturnya.

 

Ironi 

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, masuknya Gerindra ke koalisi akan jadi beban Jokowi. Sebab, PAN dan PKS dinilai tidak cukup kuat jadi oposisi pemerintah.

"Bebannya justru ada di Jokowi saat di pemerintahan tak ada kubu check and balance yang cukup kuat dalam aturan kuantitatif ya. Karena PKS dan PAN tidak cukup kuat mengimbangi tujuh parpol yang lain," kata Hendri kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Tapi di sisi lain, lanjutnya, Jokowi bisa lebih leluasa mewujudkan cita-cita kampanye.

Dalam kondisi ini, Hendri mengatakan ada tiga pihak lain yang bisa mengkritisi pemerintah. Ketiga pihak ini jadi pihak yang menyeimbangkan kekuatan pemerintah.

"Siapa yang bisa mengimbangi jika PKS dan PAN secara kuantitatif dinilai tidak terlalu kuat? Ada 3 elemen yang bisa jadi penyeimbang pemerintah. Pertama adalah akademisi, kemudian kedua aktivis kelas menengah termasuk mahasiswa di sana, kemudian ketiga adalah media massa," kata Hendri.

"Hal-hal itu yang akan jadi ujung tombak penyeimbang pemerintah ke depannya. Mudah-mudahan saja Pak Jokowi bisa menjalankan roda pemerintahan, mewujudkan mimpi kampanyenya tanpa harus mencederai arus demokrasi Indonesia," sambung pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini.

Menanggapi wacana masuknya Prabowo ke kabinet, PKB memilih menunggu penjelasan Jokowi.

"Kita tunggu saja penjelasan dari Pak Jokowi nanti," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Senin (21/10/2019).(det/mer/rmo/tit)


Create Account



Log In Your Account