Kapal China Masih Bercokol, Bakamla: Perlu Langkah Strategis
Kapal Perang RI Yang Dikerahkan Ke Perairan Natuna
By: admin
7 Jan 2020 19:03
 
 

Jakarta (BM) – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya Achmad Taufiqoerrochman mengatakan masih ada dua kapal frigate China di perairan Natuna. Untuk menyelesaikan konflik di perairan Natuna tersebut, dibutuhkan langkah strategis.

"Yang jelas tadi sudah laporan Menlu bahwa masih ada dua frigate mereka di sekitar situ, ada satu yang di luar ada dua yang perkuatan di atas. Jadi mungkin akan ada pergantian dari mereka," kata Taufiq usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhulam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

Meski begitu, Taufiq menuturkan komunikasi masih terus berjalan dengan kapal-kapal China yang bertahan itu. Orkestratif pun diperlukan untuk menjalankan operasi yang diiringi dengan diplomasi.

"Enggak, tetep komunikasi tetep jalan tapi sama isinya. Intinya begini walaupun secara legal kita tidak mengakui itu. kalau itu berdasarkan sejarah nggak akan pernah ketemu, tetapi apapun itu yang ternyata ada di lapangan adalah dia punya klaim di sana. Jadi kalau itu tidak selesai ya kapanpun akan seperti ini. Makanya kemarin saya sampaikan harus ada orkestratif antara operasi dengan diplomasi," tuturnya.

Taufiq menegaskan sudah mengerahkan kekuatan yang cukup besar dan tidak akan ada negosiasi dalam bentuk apapun. Bakamla berkaca dari kasus yang terjadi di Filiphin, China disebut memiliki kekuatan besar meski berdasarkan landasan internasional sudah kalah.

"Kita kerahkan kekuatan besar pun ya tetep aja seperti itu karena masalahnya di situ. Walaupun secara tegas kita tidak akan bernegosiasi. Tidak ada tawar-menawar karena kita sudah benar. Tapi ingat pada saat Filipina juga mengajukan pengadilan internasional China kalah, artinya landasannya gugur kan. Tapi apa yang terjadi ya tetep aja kan, karena dia punya kekuatan. Oleh karena itu untuk mendukung diplomasi kita hadir di sana," tegasnya.

Untuk itu, Bakamla akan terus berupaya melakukan yang terbaik di perairan Natuna. Salah satunya dengan mengimbangi strategi dan pergerakan kapal-kapal China.

"Ya kita imbangi strateginya mereka," pungkasnya.

 

Tak Mau Asal Tangkap 

Bakamla RI menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan China terkait masuknya kapal mereka ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Akan tetapi, Bakamla tak ingin pula membuat China malu karena dipukul mundur.

"Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara. Tapi begini, kita jangan membuat mereka malu mundur. Makanya kemarin saya sampaikan kita harus ngerti perilakunya," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksdya Achmad Taufiqoerrochman, usai Rakorsus Pengamanan Laut di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Taufiq menjelaskan, China memiliki masalah dalam negeri di masa lalu pada 1947. Di mana China Taiwan menjadi pihak yang mengusulkan nine dash line. Namun, China sekarang begitu saja melepaskan klaim atas Natuna, sehingga seperti mempermalukan diri sendiri.

"Tahun 1947 oleh China Taiwan, kalau sekarang China menarik itu masalahnya 'ternyata loe lebih lemah dari Taiwan'. Itu mana mungkin kan? Taiwan harus independen bagaimana selalu bekerjasama dengan menlu tidak ada yang dipermalukan. Kita tidak dalam keadaan konflik, tidak ada eskalasi untuk perang. Bakamla ini institusi operasional yang akan selalu bekerja berdasarkan aturan pelibatan," katanya.

Oleh karena itu, Taufiq menilai butuh langkah strategis dalam menyelesaikan konflik ini dengan jalur diplomasi pemerintah.

"Diplomasi tanpa kekuatan juga tak bagus. Kekuatan tanpa diplomasi juga tak jelas. Makanya bagaimana kita memanage itu. Makanya saya selalu tiap pagi laporan ke Menlu, situasi begini. Beliau yang akan menganalisis," tegasnya.

"Dalam hal ini Presiden, ke satuan operasional. Nah semangatnya adalah mencegah terjadinya konflik. Makanya beliau bilang tak ada kompromi masalah kedaulatan di sana. Tak ada diskusi. Tetapi lakukan tindakan terukur. Nah terukur ini jangan terjadi miss kalkulasi, yang akan menjadi eskalasi tak ada kendali, yang justru akan mengganggu hubungan baik kedua negara," jelasnya.

Oleh sebab itu, Taufiq tak ingin asal melakukan penangkapan terhadap warga China yang berada di Natuna. Namun, masih menunggu hasil yang pasti atas sengketa ini.

"Jadi begini, walaupun secara formal kita tak melakukan itu, tapi faktanya dia punya klaim di situ dan beririsan dengan kita. Jadi kalau sekarang gini kira-kira, kemungkinan orang China nih, kita bilang China melanggar itu kan. Orang China bilang Indonesia yang melanggar di situ. Kira-kira begitu," pungkasnya. 

 

Kecam Manuver China 

Sementara itu, Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) turut mengecam manuver China di perairan Natuna. Manuver kapal-kapal China dinilai merugikan masyarakat, daerah, dan negara.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, aktivitas nelayan China yang dikawal coast guard di Natuna menimbulkan kerugian yang besar. Sebab aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara ilegal.

"Saya atas nama masyarakat Kepri mengecam keras klaim China terhadap perairan di Natuna, yang secara hukum seharusnya masuk wilayah Indonesia. Pemerintah China semestinya mematuhi itu," tegasnya dikutip Antara, Selasa (7/1/2020).

Isdianto menegaskan dirinya tidak rela wilayah kedaulatan NKRI diusik oleh negara lain, apalagi sampai diklaim China. Karena itu, dia terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait langkah-langkah yang akan ditempuh.

Pemprov Kepri juga menunggu arahan maupun instruksi dari pusat terkait permasalahan.

"Sejengkal pun wilayah NKRI harus dijaga, dikawal. Kepri tidak rela itu diganggu," tegasnya.

Isdianto menegaskan Pemprov Kepri tidak dapat melakukan banyak hal dalam menangani permasalahan itu, karena sektor pertahanan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan TNI.

"Namun kami siap memberi dukungan penuh agar permasalahan itu dapat cepat diselesaikan," katanya.

Isdianto sore nanti bertolak ke Natuna untuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja pada Rabu (8/1).

"Saya akan sampaikan berbagai hal penting kepada presiden terkait Natuna," tuturnya. (det/mer/tit)


Create Account



Log In Your Account