Bikin Kacau, Luhut Sarankan Stop Impor Garam
Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menjawab Wartawan Usai Menghadiri Rakornas BMKG 2019, Di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/7) Siang.
By: admin
23 Jul 2019 16:39
 
 

JAKARTA (BM) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak lagi mengimpor garam, karena itu membuat harga garam jadi turun. Apalagi impor garam di musim panen.

“Karena dengan kita dapat 5.270 hektar ya yang di Kupang, itu produksi garam industri kita sudah sampai kepada tambah 800-an ribu ton pada 2021. Jadi sebenarnya kita ndak usah lagi impor-impor,” kata Luhur kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/7) siang.

Namun, karena tambahan produksi garam itu diprediksi terjadi tahun 2021, Luhut menyarankan agar mulai sekarang secara bertahap impor garam dikurangi.

“Sekarang ini saya sarankan Presiden tadi eloknya enggak usah ada impor-impor lagi lah itu bikin jadi kacau itu,” ujar Luhut.

Mengenai industri makanan minuman yang memerlukan garam industri, Luhut mengaku memahami. Tapi Luhut meyakini, jika industri tersebut sudah punya stok garam dalam jumlah yang cukup.

“Ya kalau sudah ada ngapain impor-impor. Sekarang yang bikin current defisit kita itu kan anu, terlalu banyak impor, kita enggak produksi,” tutur Luhut. 

 

Cuci Tangan

Secara terpisah, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) heran dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor garam.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, persoalan garam berada di dalam ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikoodinasikan oleh Kemenko Maritim, sehingga ini menjadi kebijakan Luhut untuk memutuskan, bukan Presiden Jokowi. 

"KKP itu di bawah koordinator Kemaritiman, dan yang membawahi teratas secara regulasi itukan Pak Luhut, lah kok Pak Luhut malah teriak ke Pak Jokowi?," ungkap Enny, Selasa (23/7). 

Dengan ini kata Enny, tidak semua presiden mengurusi semua hal, oleh karenanya ada peran menteri, yang juga diatur oleh kementerian koordinator untuk mengambil keputusan 

"Kalau Pak Luhut yakin kita gak perlu impor garam atau stock kita cukup misalnya, ya kan Pak Luhut tinggal buat keputusan. Ini kok malah nyuruh Presiden, ini namanya lempar tanggung jawab," lanjutnya. 

Hal ini bagi Enny sebagai tanda ketidakpastian dunia usaha, sehingga siapa yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas alurnya. Bahkan membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan solusi. 

"Kan kalau ini ada persoalan yang lain cuma kerja, yang lain cuma mengkritik, nah terus yang menyelesaikan masalah siapa? masa rakyatnya sendiri yang punya masalah suruh menyelesaikan masalahnya sendiri? lalu dimana kehadiran pemerintah," tegasnya. 

"Pemerintahan berwenang justru cuma berteriak tidak memutuskan, yang dibutuhkan itu sekarang keputusan yang terbaik, tapi keputusan itu tidak boleh asal-asalan harus benar-benar adanya identifikasi persoalannya apa," tandasnya. (det/rmo/tit)


Create Account



Log In Your Account