Aktivis Gugat UUD \'45 \'Palsu\'
Diskusi Publik Dengan Tema 'Menggugat UUD '45 'Palsu'
By: admin
7 Jan 2020 18:07
 
 

JAKARTA (BM) - UUD Dasar Negara RI 1945 yang telah beberapa kali diamandemen digugat oleh sejumlah aktivis dan tokoh nasional. Mereka menganggap UUD yang ada saat ini palsu. Gugatan ini disampaikan dalam sebuah acara Diskusi Publik dengan tema "Rakyat Menggugat UUD 45 Palsu" di Hotel Gren Alia, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Acara yang digelar Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (MPPI) ini dihadiri oleh mantan Menteri Kehutanan sekaligus mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dan aktivis tahun 70-an sekaligus mantan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Taliwang.

Dalam acara ini, mereka menyatakan mendukung langkah Zulkifli S Ekomei yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Zulkifli menggugat karena menganggap UUD 1945 saat ini palsu.

MS Kaban yang merupakan Presidium MPPI mengatakan, amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali itu dianggap telah melenceng dari apa yang dicetuskan bapak pendiri bangsa.

Saat ini, UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi menyejahterakan masyarakat pribumi, justru sebaliknya menyengsarakan penduduk asli.

"Ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kita terima dari founding father kita. Ratusan pasal sudah berubah. Nilainya bahkan jauh dari dasar. Jadi wajar kalau kita menggugat," kata MS Kaban.

Kaban memberikan contoh riil yang bisa dirasakan masyarakat dari penyimpangan kebijakan yang berdampak luas terhadap lingkungan, masyarakat dan cara hidup bernegara.

Misalnya saja soal banjir yang dirasakan warga Jabodetabek pada Rabu (1/1) lalu. Ia melihat, pemerintah pusat tidak melakukan standarisasi tata kota.

"Sekarang 19 persen tersisa (area terbuka). Setiap tahun menurun, kawasan itu mendekati nol, maka dapat dibayangkan bagaimana kondisinya," ucap Kaban.

"Ini menyangkut masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan berdiri sendiri," sambungnya.

Mengenai gugatan tersebut, Kaban mengaku sudah membicarakannya dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Katanya, Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo, mendukung gugatan tersebut.

MS Kaban juga sudah membicarakannya dengan Fraksi PDIP. Namun, kata MS Kaban, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu menginginkan yang berubah hanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sementara itu, penasihat hukum Zulkifli S Ekomei, Taufik Budiman menerangkan, gugatan UUD 1945 Palsu diajukan di PN Jakarta Pusat pada September 2019 lalu. Taufik juga mengingatkan sebenarnya gugatan sudah diajukan di Jakarta dan Yogyakarta pada 2015, tetapi ditolak.

"Kemarin, kami ajukan lagi dengan para pihak berbeda," jelas dia.

Lebih lanjut kata Taufik, pihak yang digugat di antaranya adalah MPR, presiden, pimpinan partai politik, Kapolri dan Mendagri.

Selain mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, kata Taufik, pihaknya juga melaporkan nama-nama tersebut ke Bareskrim Polri.

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut, mungkin menunggu hasil sidang," jelas dia.

 

Biang Kerok 

Sebelumnya kritik tajam terhadap amandemen UUD 45 dilontarkan sejumlah pihak, di antaranya disampaikan Putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.

Ia geram dengan pihak-pihak yang telah melakukan amandemen UUD 1945.

Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno ini menilai, amandemen UUD 1945 merupakan biang kerok dari situasi dan kondisi sosial Indonesia yang amburadul. Mulai dari ekonomi hingga politik.

"Empat kali di amandemen, itulah yang menjadi biang kerok sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya dalam sebuah Dialog Akhir Tahun bertajuk “Indonesia Milik Kita atau Milik Siapa?” di Restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).

Mantan Dewan Pertimbangan Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak sembarang menilai. Sebab, pasca amandemen UU 1945 sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi liberal kapitalistik.

"Pasar bebas itu terlihat kemarin waktu kita menghadapi pilpres. Tidak heran jika pola-pola transaksional yang terjadi ini akibat perubahan konstitusi kita. Ini (UUD 1945) diubah," ujar wanita yang akrab disapa Mbak Rachma itu.

Inilah kenyataan yang diungkapkan Rachmawati dari apa yang terjadi di Indonesia. Ia pun mengaku kecewa, khususnya dengan tingkah laku aparat negara yang turut berubah menjadi haus kekuasaan.

"Sekarang kapital dan politiknya menjadi korporatokrasi. Penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, menabrak UU yang tidak-tidak," ucap Rachmawati.

"Ini adalah sebab akibat dari perubahan konstitusi kita," dia menambahkan.

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, dan pengamat politik Global Future Institute (GFI) Hendrajit.(det/rmo/tit)


Create Account



Log In Your Account