Tolak PSBB Malang Raya, Pribumi Minta Tuntaskan Kasus Korupsi APBD Tahun 2015
Koordinator Jaringan Nasional PRIBUMI, Haris Budi Kuncahyo.
By: harun
11 Mei 2020 13:58
 
 

MALANG (BM) - Rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Malang Raya oleh pemerintahan setempat, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu mendapat tanggapan dari PRIBUMI (Pergerakan Rakyat Independen Berjuang Untuk Maslahat Indonesia).

Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, serta seluruh elemen masyarakat, Senin (11/5), ormas yang berkantor di Jalan Sawahan RT 02 RW 02 Tlogowaru, Kedungkandang, Kota Malang ini menyatakan sikap menolak pemberlakuan PSBB di wilayah Malang Raya.

Koordinator Jaringan Nasional PRIBUMI, Haris Budi Kuncahyo menilai, bahwa pemberlakuan PSBB di Malang Raya hanya akan menciptakan ketegangan dan kerawanan sosial politik di kalangan rakyat jelata.

Menurutnya, konteks ekologi, demografi, etnografi, geografi, sosiologi, antropologi dan kriminologi, serta kesehatan lingkungan Malang Raya berbeda dengan kondisi di Jakarta dan Surabaya.

“PSBB Malang Raya hanya akan menciptakan kondisi ekonomi semakin terpuruk, poliferasi politik yang makin melebar, stabilitas keamanan yang terganggu, dan kesulitan penghidupan rakyat miskin dan jelata makin meluas,” tulis salah satu poin surat terbuka yang dikirimkan ke awak media.

Gus Haris, sapaan lekatnya, berpendapat, kalau pandemi virus Covid-19 itu telah menjadi kewaspadaan nasional, regional maupun lokal. Sehingga masyarakat secara optimis waspada dan menjaga diri. “Justru situasi politik di Kota Malang yang perlu segera dituntaskan,” ungkapnya.

Kondisi politik yang dimaksud Gus Haris, yakni penuntasan kasus korupsi APBD Kota Malang tahun 2015 yang dinilai tebang pilih. Menurutnya, Wali Kota Malang saat ini, Sutiaji dan mantan anggota DPRD Kota Malang, Subur Triono perlu mendapat tindak lanjut pemanggilan KPK karena merupakan saksi korupsi APBD Kota Malang tahun 2015 lalu.

“Hal ini, agar rakyat tidak terkecoh dengan pencitraan politik di era pandemi Covid-19,” timpal Gus Haris.

Sementara itu, saat ini sedang difasilitasi rapat oleh Bakorwil bersama tiga daerah Malang Raya yang dipimpin oleh sekretaris daerah masing-masing untuk membahas Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Malang Raya. (run)


Create Account



Log In Your Account