Anggaran Publikasi Humas Pemkab Malang Jadi Sorotan
Ngesti Dwi Prasetyo
By: Wahyu
24 Ags 2016 01:08
 
 
MALANG (BM)  - Anggaran publikasi di bagian Humas Pemkab Malang mendapat sorotan. Sebab, bagian Humas Setda Kabupaten Malang tersebut dituduh memangkas biaya iklan hingga 50 persen kepada puluhan media. 
 
Pemangkasan itu, dianggap sebagai fee cash back. Sebab, publikasi iklan melalui media cetak diterapkan sistem pemotongan 50:50 persen dari harga yang disepakati. "Oknum itu minta  cash back (pengembalian uang) untuk beberapa media. Besarnya capai 50 persen," kata salah satu nara sumber yang identitasnya sengaja tak dipublikasikan, Selasa (23/8). 
 
Sumber itu mengatakan bahwa ada puluhan media cetak khususnya di media mingguan yang menjalin kontrak untuk mempublikasikan iklan Humas Pemkab Malang. Mereka  harus rela untuk ‘disunat’ hingga mencapai 50 persen.
 
Meski masalah itu merebak, Kasubbag Publikasi dan Kerjasama Pemkab Malang Johan Dwijo membantahnya. Menurut dia, berita tersebut tidaklah benar. "Kami tidak pernah melakukan tarikan ataupun cash back. Intinya, kami tidak pernah melakukan penetapan itu," elak Johan.
 
Dijelaskannya, media mingguan yang terdaftar di bagian Humas ada sekitar 60 media lebih. Namun, tidak kesemuanya media bisa mendapatkan iklan. "Kami selektif terhadap media. Hanya media yang betul-betul melengkapi persyaratan saja yang mendapatkan iklan kerjasama. Itupun belum tentu sebulan sekali dapat iklan," tambahnya.
 
Ketika disinggung terkait besaran anggaran publikasi, Johan Dwijo menyebut anggaran hanya sebesar Rp 300 juta. Sedangkan anggaran publikasi Rp 1,4 miliar. Terpisah, Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah  (PP Otoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB) Ngesti Dwi Prasetyo ikut angkat bicara.
 
Ia menyampaikan bahwa  pemotongan tersebut merupakan pemborosan dan potensi merugikan negara. "Hal itu merupakan kebocoran anggaran. Jadi anggaran yang sudah sesuai porsinya, mestinya tidak boleh dipotong. Apabila itu diterapkan, potensi kerugian negara jelas ada. Dan hal itu seharusnya dihindari," jelas Ngesti Dwi Prasetyo.
 
Selain melanggar hukum, lanjut Ngesti Dwi P, hal itu bisa disebut pungutan liar (pungli). Apabila pihak bagian Humas Setda Kabupaten Malang memaksa dalam penerapan itu bisa saja dikenakan kasus pemerasan. 
 
“Jika hal ini dikaji, Humas Setda Kabupaten Malang bisa saja dikenakan pungli. Apabila pihaknya memaksa bisa saja dikenakan pemerasan,” imbuhnya.
 
Ia menambahkan, jika ada kesepakatan di awal, antara kedua pihak, yakni media dan humas itu namanya kongkalikong dalam tindak pidana korupsi sesuai UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dengan unsur memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi. (lil/nov)

Create Account



Log In Your Account