Masyarakat Perhutanan Sosial Sambut Gembira Verifikasi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia Kabupaten Lamongan Saat Konsulidasi Sambut Verifikasi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
By: komari
7 Nov 2019 14:05
 
 

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)- Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia menyambut gembira verifikasi ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial disingkat IPHPS yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 15 titik usulan permohonan IPHPS.

Deputi Hukum, Kebijakan dan advokasi DPP Gema PS Indonesia, Carkaya verifikasi  tersebut merupakan tindaklanjut atas audiensi DPP Gema PS Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu.

“Dalam audiensi tersebut Presiden memerintahkan percaya verifikasi perhutanan sosial-IPHPS agar diselesaikan dalam waktu 2 tahun dan evaluasi bersama dengan Gema PS Indonesia setiap 6 bulan sekali” kata Carkaya, Kamis (7/11).

Menurutnya kondisi sosial di Jawa, masyarakat lebih membutuhkan orientasi pangan, bukan tebu untuk industri.

“Jadi jika pemerintah memilih memberikan ijin eksploitasi maka sejatinya pemerintah tidak menimbang kebutuhan pangan harian bagi masyarakat di Jawa terutama petani kawasan hutan” ungkap Carkaya.

Apalagi, lanjutnya, tebu tidak dapat memulihkan kondisi ekologi kawasan hutan, bahkan akan memperburuk kondisi ekologi hutan. Sementara IPHPS justru dimasukkan untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan gundul dan kritis melalui sumber daya sosial dan ekonomi rakyat.

"Pemerintah tinggal memilih rakyat dan ekologi atau modal” tegas Carkaya.

Sedangkan Ketua Tim persiapan Gema PS Indonesia wilayah Jawa Timur, Miftachul Rochim menyatakan, Gema PS Indonesia Jawa Timur siap menghadapi verifikasi teknis subjek dan objek esok hari.

"Kami telah menunggu, dan ini adalah kesempatan yang kami dan para petani hutan tunggu” tegas Miftachul Rochim

Mifta, panggilan Miftachul Rochim juga  mengungkapkan semestinya kerja KLHK harus lebih progresif dan cepat dalam merespon usulan.

“KLHK juga harus mempertimbangkan pilihan keberpihakan memberikan ijin kepada rakyat kecil atau memilih berpihak kepada modal besar dengan perijinan tebu melalui permen No 81 tahun 2016” ungkap Mifta.

Berkaitan dengan verifikasi, saat ini, tengah berlangsung rapat persiapan verifikasi antara KLHK, Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Perum Perhutani dan perwakilan petani pemohon perhutanan sosial. (kom)


Create Account



Log In Your Account