Kades Hasil Pilkades Serentak Akan Dilantik, Di Sejumlah Desa Masih Berperkara Di PTUN
Suasana Pilkades Di Desa Sunge Lebak Saat Pilkades Serentak Pada Bulan September Lalu.
By: komari
21 Okt 2019 11:39
 
 

Reporter: Komari S Praja

LAMONGAN (BM)-Kepala desa - kepala desa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar di 385 desadi Kabupaten Lamongan pada 15 September lalu akan dilakukan pelantikan. 

Menurut Kasubag Pemberitaan dan Media Humas Pemkab Lamongan, Arif Bachtiar, saat ini adalah proses pembuatan SK terkait  hasil pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. 

“Intinya pelantikan hasil Pilkades serentak tersebut akan dilakukan secepatnya. Tentunya sesuai dengan tahapan dalam Pilkades tersebut” kata Arif Bachtiar, Senin (21/10) siang.

Di sisi lain, Arif, panggilan Arif Bachtiar, memaparkan dari 385 desa yang melaksanakan pemilihan kepala tersebut terdapat sejumlah desa yang masih sengketa di PTUN Surabaya.

“Diantaranya Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng, yaitu gugatan terkait keputusan penetapan calon Kades yang berhak dipilih dengan nomer perkara 97/G/2019/PTUN.SBY” papar Arif.

Selain itu, lanjut Arif, yang masih berkara di PTUN adalah Desa Taman Prijek, Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang.

Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar Minggu (15/9) berjalan sukses dan aman.

Proses Pilkades serentak tersebut  dimulai dengan penyusunan regulasi yang didesain sedemikian rupa untuk  memperhitungkan berbagai detail dinamika yang mungkin terjadi.

Tim Pilkades Lamongan sendiri  dalam menyusun tahapan juga tidak sekedar mengurutkan agenda dengan kalender agar tidak terjadi tumpang tindih. Namun juga sudah melakukan identifikasi masalah yang mungkin timbul di tiap tahapan dan memikirkan jalan keluarnya.

Kemudian dibentuk  sejumlah tim untuk mengawal proses tahapan ini. Tidak hanya tim pemilihan di tingkat desa, juga ada tim pengawas di tingkat kecamatan, tim monev dan Pilkades di tingkat kabupaten, Desk Pilkades dan forum kajian hukum.

Asisten Tata Praja PemkabLamongan,  Mohammad Nalikan menyebutkan sejumlah perangkat daerah mendapat atensi khusus untuk menyukseskan tahapan penetapan bakal calon.

“Seperti pada pelayanan kependudukan, legalisasi ijazah, kesehatan dan terkait rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Karena dokumen yang diterbitkan perangkat daerah ini akan menentukan dalam tahapan penetapan bakal calon” kata Mohammad Nalikan menjelaskan saat itu. ()


Create Account



Log In Your Account