Kinerja Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Barlian SH MH. (BM/IST)
By: harun
31 Des 2019 17:52
 
 

SIDOARJO (BM) – Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bidang keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya telah mencatat beberapa capaian kinerja sepanjang 2019. Hal ini sebagaimana pers rilis Humas, Ragil Putra Dewa, Selasa (31/12/2019) sore.

Pertama, mengenai penyerapan anggaran, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berhasil menyerap sebanyak Rp 30.234.987.433 miliar, atau 97.70 % dari total DIPA tahun 2019 sebesar Rp 30.948.341.000 miliar dengan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebesar 98,01 %.

Kedua, terkait diseminasi keimigrasian, telah melaksanakan 15 kegiatan penyebaran informasi keimigrasian melalui sosialisasi di berbagai wilayah publik, seperti kampus dan ruang publik, serta menggunakan media sosial resmi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sebanyak 231 unggahan.

Ketiga, pengawasan orang asing, meliputi Pengawasan Administratif 89 kegiatan, TIM PORA 65 kegiatan, Intelijen 114 kegiatan, Operasi Mandiri, 147 kegiatan, dan Operasi Gabungan dua kegiatan. Selain itu, telah melaksanakan sebanyak 56 kegiatan rapat koordinasi penguatan TIM PORA.

Keempat, pemusnahan Arsip Fisik Substantif Keimigrasian pada 21 Juni 2019, meliputi pemusnahan berkas WNA tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 2.771, berkas WNA tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2017 sebanyak 5.065, dan berkas DPRI tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2017 sebanyak 53.680, dengan rincian DPRI 24 halaman sebanyak 260, DPRI 48 halaman sebanyak 46.369, dan DPRI E-Paspor 38 halaman sebanyak 7.051.

Kelima, Tindakan Administratif Keimigrasian dari hasil pengawasan terhadap WNA telah dilakukan tindakan terhadap 144 WNA yang melanggar UU No. 6 Tahun 2011, dengan rincian Deportasi 117 WNA, Lararangan di Wilayah Tertentu 11 WNA, dan Denda 16 WNA. Dari jumlah tersebut, 55 orang asal RRT, 18 Malaysia, dan Thailand sebanyak sembilan orang.

Keenam, telah menerbitkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) sebanyak 129.974 paspor, dengan rincian 24 halaman 3.181, 48 halaman 113.055, dan elektronik 13.738. Sedangkan untuk Izin Tinggal Keimigrasian (ITK) sebanyak 5.063 izin tinggal, dengan rincian Izin Tinggal Kunjungan asal RRT, Korsel dan Thailand sebanyak 1.826, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 3.135 asal RRT, Jepang dan Korsel, serta Izin Tinggal Tetap (ITAP) 102 asal RRT, Korsel dan Taiwan. Dari angka tersebut, diperoleh PNPB, mulai 1 Januari hingga 16 Desember 2019 penerbitan paspor RI, biaya bebas paspor hilang dan rusak Rp 44.146.545.000. Sementara PNPB dari ITK sebesar Rp 9.839.750.000.

Ketujuh, untuk data Penolakan Penerbitan DPRI yang diduga Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural sebanyak 240 penolakan.

Kedelapan, Pemeriksaan Imigrasi di TPI Bandara Internasional Juanda, 1 januari sampai dengan 30 Desember 2019 telah memeriksa lebih dari 1.428.137 WNI, dan 430.345 WNA dengan tujuan sebagian besar wisata, atau kunjungan singkat maksimal 30 hari. Dalam periode itu juga dilakukan penundaan keberangkatan 514 WNI ke luar negeri, karena dicurigai TKI Non Prosedural 380, masuk daftar tangkal 21, dan lainnya 113. Selain itu terdapat penolakan kedatangan 72 WNA asal Bangladesh 18 orang dan Malaysia 12 orang. Hasil PNPB pemeriksaan keimigrasian Rp 690.900.000 dengan rincian Rp 650.000.000 dibebankan maskapai, sisanya ke perorangan.

Kesembilan, berdasakan penjelasan poin kelima dan keenam di atas, maka total PNPB Rp 53.326.545.000 yang saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain capaian kinerja di atas, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mendapat predikat pemimpin perubahan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenkumham tahun 2019. Serta penghargaan inovasi kinerja dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sendiri berlokasi di Jl Raya Juanda KM 3-4, Sidoarjo dan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, meliputi wilayah kerja Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto dan sebagian wilayah Surabaya. (*)


Create Account



Log In Your Account