Survei LSI: 76,3% Publik Setuju Penerbitan Perppu
Rilis Survei LSI
By: admin
6 Okt 2019 18:04
 
 

Jakarta (BM) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei dengan beberapa tema. Salah satunya terkait UU KPK yang baru. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 70,9 persen publik menyatakan UU KPK melemahkan KPK, 76,3% respodnen setuju Presiden menerbitkan Perppu.

"Jika tahu tentang revisi UU KPK: Revisi melemahkan atau menguatkan?" kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Hotel Erian, Jl KH Wahid Hasyim, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

"(Sebesar) 70,9 persen melemahkan KPK, 18 persen menguatkan KPK, 11,1 persen tidak jawab dan tidak tahu," lanjutnya.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara menggunakan telepon pada 4-5 Oktober 2019. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018-September 2019 yang jumlahnya 23.760 orang.

Responden dipilih secara stratified cluster random sampling. Dari total sebanyak 23.760, LSI kemudian memilih responden yang memiliki telepon, dan jumlahnya 17.425.

Dari total yang mempunyai telepon tersebut dipilih secara acak sebanyak 1.010 orang. LSI menilai jumlah responden itu cukup terdistribusi secara proporsional untuk kategori-kategori demografi utama.

Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Pengalaman pada Pilpres 2019, metode ini dapat diandalkan untuk memperkirakan sikap politik pemilih," ujar Djayadi.

Djayadi kemudian mengatakan LSI bertanya ke publik perlukah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang dinilai melemahkan KPK. Hasilnya, 76,3 persen publik setuju Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK.

"(Sebesar) 76,3 persen setuju, 12,9 persen tidak setuju, 10,8 persen tidak tahu tidak menjawab," sebutnya.

Selain itu, LSI lebih dulu melakukan survei soal pengetahuan publik aksi mahasiswa tentang UU KPK. Ia mengatakan ada 86,6 persen publik mengetahui aksi mahasiswa itu berkaitan dengan UU KPK.

"Dari 86,6 persen yang tahun demo mahasiswa itu ada 60,7 persen mendukung, 5,9 persen tidak mendukung, 31 persen netral, dan 2,3 persen tidak menjawab," tuturnya.

Hasil lain menyebut, 59,7 persen publik mengikuti berita terkait aksi demo mahasiswa, sedangkan 40,3 persen tidak mengikuti.

"(Sebanyak) 59,7 persen ya (mengikuti berita aksi mahasiswa), 40,3 persen tidak," kata Djayadi Hanan.

Kemudian, Djayadi bertanya kepada responden apakah aksi mahasiswa tersebut digerakkan oleh orang yang anti-Presiden Joko Widodo, ditumpangi orang anti-Jokowi, atau ada dua kelompok yang berbeda. Djayadi pun memaparkan hasil surveinya itu.

-Demonstrasi mahasiswa digerakkan oleh orang anti-Presiden Jokowi: 16,4 persen

-Demonstrasi mahasiswa sepenuhnya ditumpangi oleh orang anti-Presiden Jokowi: 11,8 persen

 

Tingkat Kepercayaan

Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap kinerja presiden, KPK, dan DPR. Hasilnya, publik mayoritas lebih percaya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KPK daripada DPR.

"Yang percaya pada KPK 72 persen, pada Presiden Jokowi 71 persen, sedangkan pada DPR hanya 40 persen," kata Djayadi Hasan.

"Secara umum kepercayaan publik pada KPK dan Presiden Joko Widodo jauh di atas kepercayaan pada DPR," ucapnya.

Kepercayaan publik terhadap 3 lembaga negara berdasarkan survei LSI adalah sebagai berikut:

Presiden:Sangat percaya: 9%, Percaya: 62%, Tidak percaya: 19%, Sama sekali tidak percaya: 2%, Tidak tahu/tidak jawab: 8%

KPK: Sangat percaya: 9%Percaya: 63%Tidak percaya: 13%Sama sekali tidak percaya: 1%Tidak tahu tidak jawab: 15%

DPR: Sangat percaya: 1%Percaya: 39%Tidak percaya: 13%Sama sekali tidak percaya: 5%Tidak tahu tidak jawab. (det/mer/tit)


Create Account



Log In Your Account