Kapal China Bertahan Di Natuna, TNI Tambah Kekuatan
Pangkogabwilhan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono Menunjukkan Pergerakan Kapal Nelayan Asing Di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020).
By: admin
5 Jan 2020 19:40
 
 

Tanjungpinang (BM) - Kapal-kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. TNI terus menambah kekuatan untuk mengusir kapal-kapal tersebut.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Mereka juga dikawal.

"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China," kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, seperti dilansir Antara, Minggu (5/1/2020).

Yudo menegaskan TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna. Kapal-kapal coast guard China juga diusir.

"Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut," ujarnya.

Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia. Yudo memastikan kekuatan ditambah.

"Fokus kami sekarang ialah menambah kekuatan TNI di sana. Besok akan kami gerakkan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu," katanya.

Sampai saat ini, kata dia, tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingati kapal China bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.

"TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini," ia menambahkan.

Pangkogabwilhan I turut menyampaikan, berdasarkan pantauan TNI, pada saat ini yang terdeteksi memasuki Laut Natuna hanya kapal nelayan China. Kapal nelayan dari negara lain, seperti Vietnam, tidak berani lagi masuk ke zona tersebut.

"Kapal nelayan Vietnam sudah banyak kami tangkap, jadi mereka tidak berani lagi," kata Yudo.

 

Tak Akan Negosiasi 

Menko Polhukam, Mahfud Md, memastikan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah China terkait persoalan perairan Natuna. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

"Terkait dengan kapal ikan RRT yang dikawal resmi pemerintah Tiongkok di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," kata Mahfud,usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur seperti dilansir Antara, Minggu (5/1/2020).

Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Jika pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah China, kata Mahfud, secara tidak langsung akan mengakui bahwa ada sengketa antara Indonesia dan China terkait dengan perairan Natuna. Padahal, lanjut Mahfud, perairan Natuna milik Indonesia secara utuh sehingga tidak diperlukan negosiasi atau perundingan dengan pemerintah China.

"Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut. Jika kita berunding dengan Tiongkok, kita mengakui bahwa perairan itu ada sengketa. Namun, ini tidak ada sengketa, dan mutlak milik Indonesia secara utuh," kata Mahfud menegaskan.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak membentuk tim negosiasi dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan masalah perairan Natuna. Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna.

"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita, dan akan kami usir dengan segala kemampuan yang ada," ujar Mahfud.

 

Lanjutkan Diplomasi

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan keberadaan kapal tersebut perlu dipastikan oleh aparat TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Masih ada atau tidaknya kapal RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di ZEE Indonesia perlu dipastikan terlebih dahulu oleh aparat TNI dan Bakamla di lapangan," kata Plt juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah kepada wartawan, Sabtu (4/1/2019).

Menurut Faizasyah, laporan dan data yang mengonfirmasi adanya pelanggaran wilayah laut Indonesia akan menjadi rujukan untuk langkah diplomasi selanjutnya. Faizasyah menyebut upaya patroli di lapangan harus ditingkatkan.

"Laporan mereka dan juga data koordinat yang mengonfirmasi masih adanya pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia akan menjadi rujukan bagi langkah diplomasi selanjutnya," ujar Faizasyah.

"Upaya patroli dan penegakan hukum di lapangan harus semakin ditingkatkan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Ngesti Yuni Suprapti, menyebut kapal-kapal China masih berkeliaran di perairan laut Natuna Utara. Pengawasan kini diperketat TNI.

"Kondisinya hari ini kapal-kapal China masih berada di wilayah perairan Indonesia," kata Wabup Natuna, Ngesti, saat dihubungi, Sabtu (4/1).

Ngesti menyebut tim dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) sudah melakukan peninjauan langsung ke perairan laut Natuna Utara. Patroli gabungan di batas wilayah RI dilakukan.

Indonesia sudah menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah. Tapi China tetap menganggap perairan Laut Natuna bagian dari negaranya.

Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada 2016, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis.

Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas merespons klaim China di perairan Laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.

"Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," ujar juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, kepada wartawan, Sabtu (4/1).(det/mer/rmo/tit)


Create Account



Log In Your Account