Gagal Raih Kursi Ketua MPR, Gerindra Dapat Jatah Menteri?
Prabowo Dan Jokowi
By: admin
7 Okt 2019 19:33
 
 

Jakarta (BM) - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kecewa karena Ahmad Muzani gagal mendapatkan jabatan MPR-1 (Ketua MPR). Demikian dikatakan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Kekecewaan Prabowo terkuak saat Muzani dimintai konfirmasi soal jaminan Gerindra masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II. Dia mengaku tak tahu soal jaminan itu.

"Kalau itu (jaminan) saya tidak tahu. Tapi pembicaraan dengan Ibu Mega (Megawati) kan menyangkut tentang.... Jadi Pak Prabowo berkomunikasi dengan Ibu Mega tentang beberapa hal yang kita minta," kata Muzani.

"Tapi kemudian Ibu Mega menyampaikan beberapa pemikiran. Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, kemudian termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat Fraksi MPR. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, 'sudah kita jangan meneruskan'," imbuhnya.

Muzani lalu ditanya apakah ada kaitan antara keputusan Gerindra mundur dari kontestasi kursi Ketua MPR dan jaminan PDIP agar Gerindra masuk kabinet. Muzani lagi-lagi menjawab tidak tahu.

"Saya tidak tahu. Tapi saya ambil kesimpulan bisa terkait bisa tidak terkait. Tapi yang pasti beliau (Prabowo) ambil keputusan dan saya nurut saja, saya ikut," jelasnya.

Saat inilah Muzani mengungkapkan kekecewaan Prabowo karena Gerindra gagal mendapatkan jabatan Ketua MPR. Padahal, sebut Muzani, ada rencana rekonsiliasi.

"Agak kecewa karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi, tapi diminta untuk kita minta hanya sekadar Ketua MPR, nggak ada yang setuju. Kira-kira begitu," ungkapnya.

Muzani sendiri tak menampik ada komunikasi soal kemungkinan Gerindra masuk kabinet Jokowi. Namun, sepengetahuannya, pembicaraan itu tak langsung antara Prabowo dan Jokowi.

"Kelihatannya (komunikasi) standar. Yang saya pahami tidak ada yang istimewa. Pak Prabowo tidak komunikasi langsung dengan Pak Jokowi juga, setahu saya tidak," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut sedang mempertimbangkan tiga elite Gerindra masuk ke kabinet. Mereka adalah duo Waketum Gerindra, Fadli Zon dan Edhy Prabowo, serta Sandiaga Uno, yang dikabarkan segera kembali menjadi kader Gerindra.

Nama Sandiaga diisukan akan mengisi pos menteri bidang ekonomi, yaitu Menteri Investasi, dalam susunan kabinet yang beredar di grup-grup WA. Sedangkan Fadli Zon saat ini merupakan Ketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang artinya bergerak di bidang ketahanan pangan.

Edhy Prabowo pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR, yang membidangi pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan. Artinya, Edhy Prabowo dan Fadli Zon bisa saja bersaing untuk satu kursi di Kabinet Kerja jilid II.

Namun Muzani menegaskan Gerindra tak serta-merta menerima tawaran tersebut. Gerindra masih menimang-nimang posisinya.

"Sekali lagi, kita tak serta-merta menerima tawaran itu sebagai sebuah... tidak. Karena sekali lagi, kita merasa 2019 dalam pilpres kemarin kita adalah kompetitor yang berseberangan dengan Jokowi," jelasnya.

Muzani menyebut Gerindra menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi. Dia menjelaskan konsep yang ditawarkan di antaranya terkait swasembada pangan, energi, dan air.

Dia mengatakan, jika konsep itu diterima, barulah Gerindra bisa menindaklanjuti tawaran masuk ke kabinet, salah satunya soal kader yang kompeten masuk kabinet untuk menjalankan konsep tersebut.

"Itu hal yang ditawarkan oleh konsep kita kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada Presiden dan kepada pihak-pihak terkait," ucap Muzani.

"Jika (konsep) ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu, kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu," imbuhnya.

 

Tanggapan Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Sebelumnya, Partai koalisi Jokowi-Ma'ruf memberi tanggapan soal isu Gerindra yang meminta pos 3 menteri. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai urusan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Itu prerogatif presiden," kata Puan singkat, Jumat (4/10).

Ketua DPR ini juga menilai isu soal menteri lebih baik disampaikan langsung oleh Jokowi. "Oh itu tanya Presiden, dong," ucap puan.

Sementara itu menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), hingga saat ini partai-partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bahkan belum mengetahui soal pos menteri yang akan mereka dapatkan. Apalagi dengan Gerindra yang merupakan partai pesaing saat Pilpres 2019.

"Kami saja koalisi belum tahu posnya di mana. Apalagi partai lain yang dulunya berseberangan gitu," jelas Awiek, Jumat (4/10).

Awiek mengatakan partai KIK tidak ikut campur tangan menentukan susunan kabinet. Sebab, menurut dia, penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Karena itu, soal bergabungnya Gerindra ke pemerintahan, dia menyatakan partai KIK bakal menyerahkan keputusan ke Jokowi. Awiek menyebut Jokowi memiliki wewenang untuk menerima atau menolak proposal tersebut.

"Apa pun ceritanya, misalnya nanti Gerindra masuk atau tidak masuk, itu lebih pada hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden menggunakan kewenangannya," tuturnya.

Awiek menjelaskan, hingga sejauh ini, komunikasi di antara partai-partai KIK dengan Gerindra terjalin baik. Ia pun mencontohkan pertemuan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Namun demikian, kita kan hanya sebatas meramu komunikasi. Soal masuk kabinet atau tidak masuk kabinetnya itu merupakan kewenangan dari Pak Jokowi selaku presiden terpilih," tutup Awiek.

 

Klarifikasi Jubir Prabowo Subianto

Terkait dengan pernyataan isu 3 pos menteri ini, Juru bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak juga telah memberikan klarifikasi. Dahnil menegaskan Prabowo Subianto tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan Presiden Jokowi.

"Pak Prabowo sejak awal tidak pernah bicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun," tegas Dahnil sebagai juru bicara Prabowo Subianto kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).

Dalam beberapa kesempatan, ketika bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun dengan Presiden Jokowi, Prabowo--disebutkan Dahnil--tidak pernah membahas tentang jatah menteri. Menurutnya, Prabowo hanya menawarkan konsep kerja.

"Dalam setiap pertemuan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain, termasuk Ibu Megawati, beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri. Beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi di mana pun, baik posisi dalam pemerintahan atau oposisi, beliau menawarkan konsepsi," katanya.(det/mer/tit)


Create Account



Log In Your Account