Azyumardi Azra: Tahap Genting, Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK
Azyumardi Azra
By: admin
6 Okt 2019 19:07
 
 

Jakarta (BM) - Guru Besar UIN Azyumardi Azra menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menerbitkan Perppu KPK. Ia merujuk kepada hasil survei LSI yang menyatakan mayoritas publik menginginkan Jokowi mengeluarkan perppu.

"Menurut saya harus menerbitkan itu (Perppu KPK). Apalagi ada rilis dari LSI siang ini yang mengatakan 73 (76,3) persen publik Indonesia itu mengharapkan Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK itu," kata Azyumardi di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/10/2019).

Azyumardi mengatakan saat ini keadaan sudah sampai tahap genting. Ia menyinggung soal aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar selama beberapa hari di depan gedung DPR.

"Kegentingan yang memaksa itu saya kira kemarin demo-demo sudah besar ya kan. Bahkan mahasiswa juga masih menggertak atau mengancam mau demo lagi kalau misal Presiden Jokowi nggak mengeluarkan perppu itu menjelang tanggal 14 (Oktober)," tuturnya.

"Demo-demo itu saya kira ini memang agak, agak lain yang perlu diperhatikan secara cermat oleh Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat demo yang kemarin itu demo yang terbesar selama pemerintahan Jokowi kan. Tidak hanya di Jakarta, hampir diseluruh kota di Indonesia," imbuh Azyumardi.

Ia pun menyebut terlau jauh jika penerbitan Perppu KPK itu bisa berbuntut pemakzulan (impeachment) terhadap Jokowi. Menurut Azyumardi, penilaian itu tidak relevan.

"Jangan terlalu jauh. Soalnya kalau cuma mengeluarkan perppu saya kira tidak akan sampai sejauh itu. Ini terlalu jauh ditarik gitu. Terlalu jauh ya. Jadi kan kalau misalnya perppu itu dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, DPR kan bisa menolak. Ya kan? Nanti DPR yang akan datang bisa menyidangkan. Bisa menolak, bisa menerima. Jadi saya kira tidak relevan bicara mengenai pemakzulan di situ," kata dia.

 

Setelah Pelantikan

Masih terkait penerbitan Perppu, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK setelah 17 Oktober 2019.

"Titik tolaknya adalah 17 Oktober sebab itu satu bulan sesudah 17 September di mana disepakati DPR dan pemerintah UU KPK direvisi. Walaupun Presiden Jokowi tidak tanda tangan UU yang disepakati tadi itu bisa tetap sah berlaku. Oleh karena itu, memang pilihan yang baik bagi Pak Jokowi adalah menunggu tanggal 17 Oktober 2019, dengan demikian penerbitan Perppu KPK bisa dilakukan setelah 17 Oktober. Nah, sesudah itu kapan? Ada dua, bisa sebelum dan sesudah pelantikan presiden," kata Syamsuddin Haris di Hotel Erian, Jl Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

Menurut Syamsuddin, lebih baik Jokowi menerbitkan Perppu KPK itu setelah pelantikan presiden terpilih dan sebelum menetapkan kabinet. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

"Nah kalau penerbitan Perppu itu dilakukan setelah 17 Oktober tapi sebelum pelantikan mungkin ada kekhawatiran pelantikan akan terganggu, misalnya ada parpol yang tidak hadir di Senayan. Memang yang paling aman sesudah pelantikan presiden, tapi sebelum pembentukan kabinet. Itu waktu yang paling pas," ucapnya.

Menurutnya, bila penerbitan Perppu dilakukan Jokowi setelah pelantikan presiden dan sebelum penetapan kabinet, akan ada sejumlah keuntungan. Keuntungan tersebut dari legitimasi yang lebih kuat hingga tawar-menawar untuk parpol dalam penyusunan kabinet.

"Pertama, untuk mengamankan pelantikan presiden. Kedua, apabila perppu dilakukan setelah pelantikan Pak Jokowi, legitimasinya lebih kuat karena presiden dapat mandat politik baru. Kenapa sebelum pembentukan kabinet? Karena presiden punya bargaining position yang kuat menghadapi partai politik," tuturnya.

Untuk itu, Syamsuddin meminta publik bersabar. Dia mengaku optimistis Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK tersebut.

"Saya ingin optimis bahwa presiden nanti bisa menerbitkan perppu setelah pelantikan dan sebelum penyusunan kabinet. Entah itu, mau menunda atau membatalkan sebagian (UU KPK) itu tentu pilihan. Maksimal membatalkan semuanya, minimum menunda implementasinya untuk ada waktu publik dilibatkan," pungkasnya.

 

Salah Ketik 

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai dokumen RUU KPK yang dikembalikan Presiden Joko Widodo bukan hanya persoalan salah ketik, melainkan masalah subtansi. Karena itu, ia berpendapat harus dilakukan pembahasan ulang secara menyeluruh.

"Jadi ketika ada draf yang dikembalikan dan angka yang diubah, saya pikir ini bukan masalah salah ketik. Ini ada pembahasan atau persetujuan yang kemudian harusnya terjadi pembahasan ulang, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilalui," kata Fajri saat konferensi pers di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

Sebab, menurutnya, dalam proses pembahasan UU itu pasti dilakukan dengan sangat detail mulai dari kalimat hingga tanda baca. Karena itu, Fajri menilai tidak tepat jika UU KPK itu hanya disebut salah ketik.

"Saya pikir istilah itu tidak tepat. Kenapa? Itu bukan salah ketik, proses ketika pembahasan bersama, itu sudah sangat detail, bukan hanya substansi tapi juga draf, titik koma disetujui. Ini pertanyaannya ada apa?" ujarnya.

"Ketika dikatakan salah ketik, lalu apa maknanya di DIM-nya pemerintah itu memang diusulkan bahwa pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Jadi bukan satu hal yang baru, bukan teknis administrasi tapi ini sebuah substansi yang berubah," imbuh Fajri.

Fajri berpendapat harus ada pembahasan ulang antara pemerintah dan DPR untuk membahas kesalahan tersebut. Sebab, ia menilai kesalahan tersebut sudah menyangkut masalah subtansi.

"Perlu dipahami bahwa di konstitusi UU itu akan sah jika persetujuan bersama pemerintah dan DPR. Tapi ketika ada satu saja substansi yang kemudian berubah itu, pertanyaannya apakah ini bagian dari persetujuan kemarin, saya rasa tidak. Konsekuensinya ketika menyetujui hal yang terkait revisi, saya pikir proses nya harus berulang dari awal, rapat awal lagi bahkan sampai pembahasan bersama," tuturnya.

UU KPK yang baru sebelumnya sudah disetor ke Istana. Namun Jokowi belum meneken UU itu karena masih ada salah penulisan atau typo.

Dilihat Kamis (3/10), kesalahan penulisan itu salah satunya ditemukan di Pasal 29. Pimpinan KPK ditulis harus memenuhi persyaratan paling rendah 50 tahun (tertulis dalam angka). Namun angka dan keterangan di dalam kurung tidak ditulis sama. Keterangan dalam bentuk tulisan menyebutkan 'empat puluh'.

 

Dorong Terbitkan Perppu

Koalisi Save KPK yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Pusat Studi Kontitusi Universitas Andalas (Pusako Andalas) mendorong Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu yang membatalkan UU KPK baru. Menurut Koalisi Save KPK, ada tiga alasan UU KPK baru perlu dibatalkan.

"Pertama, bermasalah secara formil. Sebab, UU Revisi UU KPK pada dasarnya tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2019. Selain itu, dalam proses pembahasannya tidak melaksanakan tahapan penyebarluasan dokumen terkait, termasuk draft RUU yang merupakan amanat dari Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," demikian pernyataan Koalisi Save KPK kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).

Hal penting lainnya adalah proses pembentukan yang menihilkan partisipasi masyarakat yang diamanatkan Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011. Tak hanya itu, pada saat rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan pun diyakini tidak memenuhi quorum peserta. Oleh karena itu, kata Koalisi Save KPK, pengesahan revisi UU KPK dilakukan secara dipaksakan karena aspek formilnya yang bermasalah.

"Kedua, bermasalah secara substansi. Penting untuk diketahui publik bahwa hampir keseluruhan pasal yang telah disepakati telah dirancang jauh-jauh hari oleh pembentuk UU. Dalam catatan ICW setidaknya isu revisi UU KPK telah mulai bergulir sejak 2010. Namun, karena terjadi penolakan oleh masyarakat sehingga isu ini pun redup dengan sendirinya," demikian bunyi pernyataan itu selanjutnya.

Anomali pun terjadi, di saat penolakan terhadap UU KPK semakin meluas, justru DPR dan pemerintah bersikukuh untuk mengesahkan pasal-pasal bermasalah. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pemberian izin pro justicia pada Dewan Pengawas, kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada mencabut status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK.

"Ketiga, KPK secara institusi tidak dilibatkan dalam proses pembahasan. Harusnya ini dipahami oleh DPR dan pemerintah, KPK adalah lembaga yang menjalankan UU tersebut di masa mendatang, lalu kenapa tidak dilibatkan? Sehingga narasi penguatan yang selama ini digaungkan oleh DPR dan pemerintah akan runtuh karena KPK tidak pernah diberikan ruang untuk terlibat lebih jauh dalam pembahasan," bunyi lanjuta pernyataan itu.

Koalisi Save KPK menegaskan Perppu pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional dari Presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi, seharusnya tidak ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa penerbitan Perpu melanggar hukum, apalagi disertai dengan ancaman untuk memakzulkan Presiden.

Penerbitan Perppu untuk mengatasi permasalahan hukum pasca disahkannya UU Revisi UU KPK, menurut Koalisi Save KPK, telah memenui syarat obyektif yang diatur dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan itu menyebutkan bahwa ada tiga syarat, yaitu pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut ada, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

"Poin syarat penerbitan Perpu sudah terpenuhi, UU KPK yang baru jika dibiarkan maka dengan sendirinya Presiden akan membiarkan kejahatan korupsi semakin massif terjadi di Indonesia. Pada kesempatan ini Presiden juga harus membuktikan janji yang sempat diucapkan dan dituangkan dalam NawaCita dan saat berkampanye beberapa waktu lalu. Joko Widodo kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden akan memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu anti korupsi. Namun, melihat perkembangan situasi seperti ini rasanya janji itu jauh dari realisasi," pernyataan Koalisi Save KPK.

"Maka dari itu, kami - Koalisi Save KPK - menuntut agar: 1. Jajaran pemerintah mendukung langkah Presiden untuk menerbitkan Perppu yang membatalkan UU Revisi UU KPK dan kembali memberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Presiden segera menerbitkan Perppu tersebut," pungkas Koalisi Save KPK.(det/mer/tit)


Create Account



Log In Your Account