Mendag Enggar: Dampak Perang Dagang, RI Perlu Proteksi Perdagangan
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
By: admin
6 Okt 2019 17:57
 
 

JAKARTA (BM) – Perang dagang AS-China berlarut-larut, bahkan makin memanas. Kedua negara mulai saling menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas yang sudah berlaku efektif sejak awal September 2019 lalu.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai gesekan kedua negara tersebut tentu berdampak negatif terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, perlambatan ekonomi global saat ini terjadi pun disebabkan perang dagang antara AS dan China.

"Secara makro perang dagang berdampak negatif," kata Piter, Minggu (6/10).

Dia mengatakan, dampak dari perlambatan ekonomi global kemudian menyebabkan harga dan permintaan komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia semakin tersungkur. Sehingga sulit untuk Indonesia untuk memanfaatkan apalagi keluar dari jeratan tersebut.

"Tidak ada peluang. Kalau ada satu dua perusahaan yang mendapat manfaat dari perang dagang itu juga hanya akan berlangsung jangka pendek. Kalau perang dagang terus terjadi maka dalam jangka panjang tidak akan ada yang mendapatkan manfaat," jelas dia.

Oleh karena itu, salah satu strategi untuk menghadapi kondisi perang dagang dan perlambatan ekonomi global, dia menyarankan agar pemerintah fokus untuk mengelola permintaan dalam negeri. Dengan begitu, akan meminimalisir dampak dari pengaruh eksternal.

Seperti diketahui, Pemerintah Trump mulai menerapkan tarif 15 persen terhadap impor barang dari China senilai lebih dari USD 125 miliar (sekitar Rp 1,7 triliun), termasuk pada pengeras suara canggih, pengeras suara praktis Bluetooth dan banyak jenis alas kaki.

Sebagai balasan, Beijing mengenakan tarif 5 persen atas minyak mentah AS mulai 1 September. Inilah pertama kalinya minyak AS dikenai tarif sejak kedua negara perekonomian terbesar dunia itu mulai melancarkan perang dagang lebih dari satu tahun lalu.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengatakan dia akan meningkatkan tarif 5 persen senilai 550 miliar dolar (sekitar Rp7,8 triliun) atas impor barang-barang dari China setelah Beijing mengumumkan tarif pembalasannya terhadap barang-barang AS.

Tarif 15 persen oleh AS atas telepon seluler, komputer jinjing, mainan dan pakaian akan mulai berlaku pada 15 Desember. 

 

Proteksi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dampak perang dagang semakin terlihat terhadap perekonomian global. Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan proteksionisme perdagangan, mengingat sudah banyak negara yang juga melakukan hal itu.

"Saya pun terpaksa harus melakukan hal serupa (proteksionisme). Hanya sekarang bagaimana cari celahnya agar itu tak melanggar WTO," kata Enggar di Jakarta, Minggu (6/10).

Dia mengaku, pihaknya akan mencari cara agar kebijakan proteksionis tersebut tidak melanggar aturan dari World Trade Organization (WTO). Hal ini agar industri dalam negeri tetap stabil di tengah gejolak ekonomi global, tanpa ada tekanan dari pihak luar.

"Perang dagang ini memberikan dampak yang sangat besar. World Bank menyampaikan prediksinya dalam satu tahun sampai satu setengah tahun ke depan yang disebut world financial crisis akan melanda dunia. Indonesia akan bisa survive kalau investasi dan ekspor," imbuhnya.

Dia mengapresiasi kehadiran gerakan Local to Global yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan Kadin, agar UMKM untuk makin eksis dengan bantuan e-commerce. Dengan demikian, produk dalam negeri semakin kuat, sehingga Indonesia tak selalu dibanjiri produk luar negeri dan menjadi konsumen saja.

"Saya sungguh berbahagia atas komitmen yang dibuat ini, bahkan ada suatu upaya untuk mendorong from local to global. Itu suatu yang positif," tandasnya.

 

Minyak Goreng Curah 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga meyinggung soal larangan peredaran minyak goreng curah eceran di pasaran mulai 1 Januari 2020. Menurutnya, larangan ini sudah direncanakan sejak tahun 2015.

"Kita sepakati per tanggal 1 Januari 2020, seluruh produsen wajib menjual atau memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tak lagi mensuplai minyak goreng curah," kata Enggar di Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10).

Dia menjelaskan, minyak goreng eceran tak memiliki jaminan kesehatan sama sekali sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Meski demikian, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sanksi untuk pihak yang masih melanggar.

"Menurut kami dari sisi kesehatan itu berbahaya dari masyarakat, bekas, bahkan ngambil dari selokan, dan sebagainya," imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mendukung penuh program ini dan berkata kebijakan ini bisa sampai ke pasar-pasar, alasannya pun sama yakni kesehatan. Pasar ritel juga dijelaskan sudah menerapkan HET.

"Kita harap minyak dalam kemasan ini kita harap tak hanya di ritel modern tapi di pasar-pasar, sehingga masyarakat mendapat minyak sehat dan alami," jelas Roy.

Sebelumnya, Enggar menjelaskan, selama ini total produksi minyak goreng dalam kemasan sederhana dengan harga Rp 11.000 per liter hanya 20 persen. Sedangkan sisanya, masih diisi oleh minyak goreng curah seharga Rp 10.500 per liter.

"Kami masih mentolerir minyak goreng curah karena di desa dan di kampung tidak terjangkau untuk yang dengan kemasan sederhana. Ditambah lagi, pengolahan minyak jelantah yang tidak sehat itu menciptakan lapangan kerja yang begitu banyak. Sehingga dengan mesin ini kami bisa menghentikan (produksi minyak curah) dan menciptakan yang lebih sehat karena itu tidak higienis," imbuhnya.

Sehingga, dengan adanya mesin ini diharapkan minyak curah tak lagi dijual di pasar Indonesia di 2019. Menurutnya, rencana ini sudah lama diterapkan, namun sempat mundur karena pengusaha tidak siap.(mer/det/tit)


Create Account



Log In Your Account