Pemkot Batu Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 Dan RPKD Tahun 2021
Wawali Kota Batu Punjul Santoso Menandatangani Berita Acara Sebelum Kegiatan Forum Dimulai. (BM/HUMAS)
By: harun
25 Feb 2020 12:58
 
 

BATU (BM) – Melalui Bapelitbangda, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 dan RPKD tahun 2021 di Graha Pancasila, Senin (24/2) siang. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Batu Punjul Santoso, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu, Kemenag Kota Batu, BPS Kota Batu, BNN Kota Batu, Bank Jatim, OPD beserta pejabat penyusun program se-Kota Batu.

Dalam acara itu, dipaparkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 dan RPKD tahun 2021 tentang Peraturan Daerah dan Rancangan Perundang-undangan, serta untuk menambah wawasan penyusun program dan pejabat yang menangani.

Wawali Punjul Santoso berharap masyarakat antusias berpartisipasi dalam program sensus penduduk yang dilakukan oleh Pemkot. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang berkecimpung di dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang telah ikut serta dalam pembangunan untuk masyarakat, khususnya di Kota Batu," katanya saat memberikan sambutan.

Menurut pakar tata ruang dari UB dan BPS Kota Batu, bahwa sebagai bahan evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya, untuk mewujudkan visi misi pimpinan daerah terkait Desa Berdaya Kota Berjaya, salah satu caranya adalah dengan optimalisasi desa wisata. "Agar masyarakat bisa berdaya, tidak hanya terimbas dari kemacetan yang ada," paparnya.

Sementara itu, pada sesi tanya-jawab, Wakil Ketua DPRD Nurochman menyampaikan, terkait Perpres, bahwa pasar, jalan tembus dan kereta gantung sudah masuk, tetapi sejauh ini apakah kesiapannya sudah benar-benar matang dan blueprint apakah sudah disiapkan juga? 

"Demikian juga di Kota Batu, banyak wisata artificial (buatan) yang dikembangkan, tetapi apakah wisata desa sudah dikembangkan juga? Dan jika membutuhkan regulasi, apakah sudah disiapkan?, tanyanya. 

Terkait BPJS ada dana blok grand bisa dibayarkan dari sumber dana yang lain, seperti DBCHT, dan ini perlu diskusi dan dijadikan kajian regulasinya, juga perlu kajian terkait penambahan sekolah, apakah sudah mengakomodasi perlindungan terhadap sekolah swasta kita? 

"Begitupun dengan wilayah pertanian kita, yang terus turun karena konstruksi. Bagaimana sikap kita mengantisipasinya? Bisa dimasukkan dalam RPJMD perubahan untuk kesempurnakan Perubahan RPJMD," imbuhnya. (hum/run)


Create Account



Log In Your Account